LIVESenin, 19 Oktober 2026 • Memuat waktu...Jakarta31°C
PASAR REAL-TIME:
IHSG7.842,15+0.68%|
EMAS ANTAMRp2.655.000/gr+1.42%|
USD / IDRRp18.045+0.14%|
SGD / IDRRp13.420+0.21%|
MYR / IDRRp3.890+0.18%|
CNY / IDRRp2.495+0.11%|
BITCOINRp1.492.370.000+1.28%|
IHSG7.842,15+0.68%|
EMAS ANTAMRp2.655.000/gr+1.42%|
USD / IDRRp18.045+0.14%|
SGD / IDRRp13.420+0.21%|
MYR / IDRRp3.890+0.18%|
CNY / IDRRp2.495+0.11%|
BITCOINRp1.492.370.000+1.28%|
S
SOROT.IN

Mahasiswa Turun ke Jalan Tuntut Status Bencana Nasional Karhutla, Ini Alasannya

H
Hendra Wijaya
Redaktur Nasional
2026年11月1日星期日 11:00 WIB•3 menit baca
BAGIKAN:Posting di XWhatsAppFacebook
Mahasiswa Turun ke Jalan Tuntut Status Bencana Nasional Karhutla, Ini Alasannya
Ilustrasi pengenalan lini kendaraan baru dalam ajang pameran otomotif. (Foto: Dok. Istimewa)

Sorotan Utama Berita

  • Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di berbagai wilayah menuntut status darurat bencana nasional akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
  • Kebijakan penanganan lingkungan dinilai sebagian kalangan masih kontradiktif dengan komitmen internasional dalam mengatasi krisis iklim.
  • Pemerintah di sisi lain tetap fokus menjaga stabilitas nasional serta pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai tantangan global.

SOROT.IN, JAKARTA — Gelombang aksi unjuk rasa kembali memanas di berbagai kota besar di Indonesia. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turun ke jalan menyuarakan tuntutan agar pemerintah segera menetapkan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang dan berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Aksi ini mencerminkan keresahan mendalam di tengah masyarakat, khususnya warga di wilayah yang kerap terpapar kabut asap pekat setiap tahunnya. Para peserta aksi menilai penanganan yang dilakukan pemerintah daerah selama ini masih belum cukup efektif untuk meredam skala kerusakan ekologis yang masif dan membutuhkan intervensi terpusat berskala nasional.

Desakan Kebijakan Lingkungan dan Komitmen Internasional

Di sisi lain, berbagai elemen masyarakat sipil dan lembaga pengamat hukum menilai bahwa sejumlah kebijakan nasional masih sering kali tampak kontradiktif dengan komitmen internasional yang telah disepakati untuk mengatasi krisis iklim global. Desakan agar Indonesia lebih serius mengurangi emisi karbon dan memperketat penegakan hukum terhadap korporasi pembakar lahan menjadi poin krusial yang disuarakan dalam setiap orasi ilmiah mahasiswa.

Para pengamat menilai bahwa transisi kebijakan menuju pembangunan berkelanjutan harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan hidup. Kritik konstruktif ini diharapkan mampu menjadi pengingat bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk tetap menempatkan isu krisis iklim sebagai prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Stabilitas Nasional

Sementara itu, pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan penanganan isu-isu strategis nasional. Di tengah target pencapaian pertumbuhan ekonomi yang ambisius sebelum menerapkan kebijakan fiskal baru, pemerintah harus memastikan bahwa alokasi anggaran untuk mitigasi bencana dan penanggulangan karhutla tetap menjadi prioritas utama demi keselamatan warga negara.

Dialog terbuka antara perwakilan mahasiswa dan pemangku kebijakan dinilai menjadi langkah esensial agar tuntutan penanganan karhutla dapat diakomodasi tanpa mengganggu stabilitas nasional secara keseluruhan. Publik kini menanti langkah konkret dari pemerintah dalam merespons krisis ekologis ini secara transparan dan berkeadilan.

Tanya Jawab Seputar Topik Ini

Apa tuntutan utama mahasiswa dalam aksi demonstrasi karhutla?

Mahasiswa menuntut pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional agar penanganannya lebih terpusat, cepat, dan melibatkan sumber daya yang lebih besar.

Mengapa isu krisis iklim sering dikaitkan dengan kebijakan nasional?

Karena komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi karbon dan mengatasi perubahan iklim harus tercermin secara konsisten dalam setiap regulasi, termasuk dalam izin pengolahan lahan dan sektor energi.