Gelombang Penolakan Pilkada Lewat DPRD Menguat, Warga Desak Jaga Hak Pilih

SOROT.IN, JAKARTA — Wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menuai polemik tajam di tengah publik. Gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk lembaga riset otonomi daerah dan pemerhati politik, terus menguat seiring diskursus penataan ulang sistem ketatanegaraan yang bergulir di tingkat nasional.

Bagi sebagian kalangan, wacana ini dipandang sebagai langkah mundur bagi perjalanan demokrasi di Indonesia yang telah menikmati kebebasan memilih pemimpin secara langsung sejak reformasi. Demokrasi langsung dianggap sebagai capaian penting di mana rakyat memegang kedaulatan penuh untuk menentukan kepala daerah mereka sendiri tanpa ada perantara elite politik di parlemen daerah.

Akar Masalah Bukan pada Sistem, Melainkan Partai Politik

Menanggapi perdebatan ini, sejumlah peneliti dan akademisi berpendapat bahwa persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pilkada selama ini bukanlah terletak pada mekanisme pemilihannya, melainkan pada tata kelola partai politik dan integritas para aktornya. Mengganti sistem pemilihan dari langsung menjadi lewat DPRD dinilai tidak akan menyelesaikan masalah korupsi politik atau politik uang jika mesin partai dan regulasi internalnya tidak dibenahi secara fundamental.

Kritik tajam juga diarahkan pada dinamika perpolitikan nasional yang dinilai semakin menunjukkan gejala melemahnya fungsi kontrol. Dalam lanskap demokrasi mayoritarian, minimnya ruang bagi oposisi seringkali membuat kebijakan strategis, termasuk perubahan regulasi pemilu, minim perdebatan substantif yang melibatkan partisipasi publik secara luas.

Ancaman Mundurnya Kualitas Demokrasi Lokal

Dampak dari peralihan pilkada ke tangan DPRD dikhawatirkan akan mempersempit ruang partisipasi masyarakat dan memindahkan praktik politik transaksional dari ruang publik terbuka ke ruang tertutup fraksi-fraksi partai. Hal ini dikhawatirkan berpotensi melahirkan kepala daerah yang lebih loyal kepada elite partai di tingkat lokal maupun pusat ketimbang kepada warga yang seharusnya mereka layani.

Masyarakat sipil bersama para akademisi terus mendorong agar pemerintah dan parlemen lebih fokus memperkuat pengawasan pemilu serta memperbaiki integritas penyelenggara serta kontestan. Menjaga hak pilih rakyat melalui pilkada langsung adalah benteng utama dalam memastikan bahwa kedaulatan di Republik Indonesia benar-benar berada di tangan rakyat.