Debat Pilkada Lewat DPRD: Peneliti Sebut Akar Masalah Ada di Partai Politik

SOROT.IN, JAKARTA — Wacana untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) agar dipilih kembali oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menggelinding di ruang publik. Isu ini memicu perdebatan panjang mengenai efektivitas demokrasi di Indonesia, terutama setelah berbagai catatan evaluasi pelaksanaan Pilkada langsung dalam dua dekade terakhir yang kerap diwarnai politik uang dan biaya kampanye yang tinggi.

Namun, sejumlah lembaga riset dan peneliti politik dengan tegas mengingatkan agar para pemangku kebijakan tidak salah mendiagnosis penyakit demokrasi. Alih-alih merombak sistem pemilihan dari langsung menjadi tidak langsung, perbaikan mendasar dinilai harus diarahkan langsung kepada internal partai politik serta integritas para aktor di dalamnya.

Akar Masalah Demokrasi di Internal Partai Politik

Menurut pandangan para periset, mahalnya biaya politik dan praktik transaksional dalam pencalonan kepala daerah bersumber dari lemahnya sistem kaderisasi serta transparansi keuangan di dalam tubuh partai politik itu sendiri. Selama rekrutmen politik masih bersifat tertutup dan dikuasai oleh segelintir elit, maka pergantian mekanisme pemilihan tidak akan serta-merta melahirkan pemimpin yang bersih dan kapabel.

Jika Pilkada dikembalikan ke DPRD, kekhawatiran terbesar masyarakat adalah kembalinya praktik politik kartel di tingkat lokal. Keputusan politik dikhawatirkan akan semakin jauh dari aspirasi rakyat di akar rumput dan sepenuhnya ditentukan oleh kompromi elit partai di gedung dewan, yang berpotensi mematikan partisipasi aktif warga negara dalam berdemokrasi.

Tantangan Menjaga Kualitas Demokrasi Lokal

Di sisi lain, publik juga dihadapkan pada pentingnya pengawalan terhadap regulasi pemilu secara menyeluruh agar hak-hak kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, tidak terabaikan dalam setiap produk undang-undang kepemiluan yang dibahas oleh DPR dan pemerintah. Konsistensi penegakan aturan serta partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) menjadi kunci utama dalam memperbaiki sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pada akhirnya, polemik Pilkada lewat DPRD ini harus menjadi momentum refleksi nasional bagi seluruh partai politik untuk berbenah diri. Reformasi internal partai politik, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu, serta pendidikan politik bagi masyarakat jauh lebih mendesak untuk dilakukan daripada terus-menerus mengubah sistem dasar kenegaraan setiap kali pergantian musim politik tiba.