Aturan Baru UKT PTN-BH Resmi Diterbitkan, Kemendikbudristek Batasi Kenaikan Tarif Kuliah Mahasiswa Baru

SOROT.IN, JAKARTA — Pemerintah resmi memberlakukan regulasi terbaru terkait tata kelola penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Kebijakan ini dikeluarkan guna memberikan kepastian biaya pendidikan tinggi yang terjangkau sekaligus mencegah lonjakan tarif kuliah yang membebani orang tua mahasiswa.

Dalam surat edaran kementerian, seluruh rektor PTN-BH diinstruksikan untuk meninjau ulang klasifikasi kelompok tarif. Kampus dilarang keras mematok UKT melebihi pagu Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang telah dikaji bersama pemerintah, kecuali untuk program studi internasional atau jalur kerja sama khusus.

Larangan Kenaikan Ekstrem Tarif Kuliah dan Kewajiban Golongan Rendah

Salah satu klausul terpenting dalam beleid baru ini adalah kewajiban universitas negeri untuk mengalokasikan minimal 20 persen dari total daya tampung mahasiswa baru bagi kelompok UKT Golongan 1 (maksimal Rp500.000 per semester) dan Golongan 2 (maksimal Rp1.000.000 per semester). Kebijakan ini menjamin mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu tetap dapat menempuh pendidikan di kampus ternama.

Kementerian juga melarang penarikan uang pangkal atau sumbangan pengembangan gedung bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). Pungutan tambahan hanya diperkenankan secara terbatas pada jalur mandiri dengan batasan nominal yang diawasi inspektorat.

Transparansi Mekanisme Sanggah dan Bantuan Mahasiswa Terdampak

Setiap kampus kini diwajibkan membentuk unit layanan terpadu peninjauan UKT. Jika orang tua mahasiswa mengalami musibah ekonomi, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), kebangkrutan usaha, atau wafatnya kepala keluarga, kampus berkewajiban memproses permohonan penurunan golongan UKT atau pemberian skema cicilan tanpa bunga.

Langkah deregulasi pembiayaan ini diharapkan dapat menjaga tingkat partisipasi kasar pendidikan tinggi (APK-PT) Indonesia yang masih berada di kisaran 31 persen, sehingga bangku perkuliahan berkualitas dapat dijangkau oleh generasi muda dari seluruh latar belakang ekonomi.