Asap Pekat Kepung Kota, Mahasiswa Turun ke Jalan Tuntut Karhutla Jadi Bencana Nasional

SOROT.IN, JAKARTA — Gelombang demonstrasi besar-besaran kembali mengguncang sejumlah kota besar di Indonesia. Ratusan mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan mendalam terkait bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian tak terkendali. Dalam aksinya, para aliansi mahasiswa secara tegas mendesak pemerintah pusat agar segera menaikkan status karhutla menjadi bencana nasional demi memaksimalkan pengerahan sumber daya dan penanganan korban secara masif.

Kepulan asap tebal yang mengganggu aktivitas warga di berbagai wilayah Sumatra dan Kalimantan menjadi latar belakang utama kemarahan publik. Mahasiswa menilai penanganan selama ini masih bersifat parsial dan lambat. Di sisi lain, isu lingkungan ini beririsan dengan dinamika politik nasional, di mana masyarakat sipil terus mengawal jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran agar tetap responsif terhadap persoalan krisis ekologi dan memberikan ruang bagi kritik konstruktif.

Kontradiksi Kebijakan Iklim dan Tekanan Internasional

Kritik tajam tidak hanya datang dari para demonstran di jalanan, tetapi juga dari kalangan akademisi dan pegiat hukum. Kebijakan nasional yang diambil pemerintah kerap dinilai kontradiktif dengan berbagai komitmen internasional yang telah ditandatangani Indonesia dalam upaya mengatasi krisis iklim global. Langkah mitigasi yang ambisius di atas kertas sering kali terbentur oleh realisasi di lapangan yang saranya kompromi terhadap sektor industri ekstraktif.

Situasi ini memicu dilema tersendiri bagi pemerintah yang tengah berupaya keras menggenjot perekonomian domestik. Di tengah desakan penanganan bencana ekologis yang menelan biaya besar, otoritas fiskal dikabarkan masih menunggu momentum pertumbuhan ekonomi mencapai angka 6 persen sebelum merumuskan kebijakan perpajakan atau instrumen ekonomi baru yang berkaitan dengan transisi energi dan lingkungan.

Urgensi Mitigasi dan Masa Depan Lingkungan

Dampak dari karhutla bukan sekadar kerugian materiil atau gangguan kesehatan jangka pendek berupa ISPA bagi jutaan warga, melainkan ancaman serius terhadap biodiversitas dan reputasi Indonesia di kancah global. Mahasiswa mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan berarti apa-apa jika ruang hidup masyarakat tergerus oleh bencana ekologis yang terus berulang setiap tahunnya tanpa ada solusi permanen.

Ke depan, tekanan publik melalui aksi demonstrasi damai ini diharapkan mampu mengubah peta prioritas pemerintah. Koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil mutlak diperlukan untuk merumuskan langkah preventif yang tegas, transparan, dan berpihak pada kelestarian lingkungan hidup demi generasi masa depan Indonesia.