LIVESenin, 19 Oktober 2026 • Memuat waktu...Jakarta31°C
PASAR REAL-TIME:
IHSG7.842,15+0.68%|
EMAS ANTAMRp2.655.000/gr+1.42%|
USD / IDRRp18.045+0.14%|
EUR / IDRRp20.221+3.64%|
BITCOINRp1.492.370.000+1.28%|
IHSG7.842,15+0.68%|
EMAS ANTAMRp2.655.000/gr+1.42%|
USD / IDRRp18.045+0.14%|
EUR / IDRRp20.221+3.64%|
BITCOINRp1.492.370.000+1.28%|

Asap Pekat Kepung Indonesia: Mahasiswa Turun ke Jalan Tuntut Status Bencana Nasional Karhutla

H
Hendra Wijaya
Redaktur Nasional
Sabtu, 31 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB•3 menit baca
BAGIKAN:Posting di XWhatsAppFacebook
Asap Pekat Kepung Indonesia: Mahasiswa Turun ke Jalan Tuntut Status Bencana Nasional Karhutla
Ilustrasi ketersediaan infrastruktur pengisian daya mobil listrik di fasilitas publik. (Foto: Dok. Istimewa)

Sorotan Utama Berita

  • Mahasiswa di berbagai kota menggelar aksi protes menuntut status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
  • Kebijakan penanganan krisis iklim pemerintah dinilai masih kontradiktif dengan komitmen internasional.
  • Aksi ini mendesak adanya transparansi dan kolaborasi lintas sektor yang lebih serius dalam melindungi masa depan lingkungan.

SOROT.IN, JAKARTA — Gelombang aksi unjuk rasa kembali menggema di berbagai kota besar di Indonesia, kali ini digawangi oleh ribuan mahasiswa dari berbagai aliansi kampus. Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan mendalam terkait kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang tanpa solusi tuntas. Dalam orasinya, para mahasiswa dengan tegas mendesak pemerintah pusat agar segera menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional demi mengerahkan sumber daya yang lebih masif dalam proses penanggulangannya.

Situasi darurat ekologis ini dinilai sudah berada di ambang batas toleransi, mengingat dampaknya telah melumpuhkan aktivitas warga, memicu krisis kesehatan ispa massal, hingga merusak ekosistem hutan secara permanen. Para pengunjuk rasa menilai penanganan yang bersifat lokal dan parsial selama ini terbukti gagal meredam eskalasi titik api di sejumlah provinsi langganan kebakaran seperti Riau, Kalimantan, dan Sumatra.

Desakan Kebijakan yang Komprehensif dan Kontradiksi Iklim

Di sisi lain, kalangan akademisi dan aktivis lingkungan menyoroti adanya celah besar antara kebijakan nasional pemerintah di lapangan dengan komitmen internasional dalam mengatasi krisis iklim global. Kebijakan pembukaan lahan dan izin konsesi yang kerap longgar dinilai kontradiktif dengan target penurunan emisi karbon yang telah disepakati Indonesia di kancah internasional. Hal inilah yang kemudian memantik kemarahan mahasiswa untuk mempertanyakan keseriusan negara dalam melindungi keselamatan warganya dari ancaman bencana ekologis.

Kritik konstruktif yang disuarakan oleh kaum intelektual muda ini sejatinya menjadi momentum penting bagi transisi tata kelola pemerintahan yang lebih transparan. Pengamat kebijakan publik berpendapat bahwa pemerintah, termasuk di bawah koordinasi Kementerian PANRB dan kementerian teknis terkait, perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat sipil agar kebijakan mitigasi bencana tidak sekadar menjadi formalitas birokrasi semata.

Menjaga Persatuan dan Mengawal Solusi Jangka Panjang

Meskipun tensi politik dan sosial sempat meninggi di area demonstrasi, esensi dari gerakan mahasiswa ini tetap berfokus pada pengawalan kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan hidup dan keadilan sosial. Mahasiswa menegaskan bahwa kritik yang mereka layangkan murni demi persatuan nasional dan masa depan generasi bangsa yang lebih sehat, bukan sekadar riuhnya panggung politik sesaat.

Ke depan, tantangan terbesar bagi pemerintah adalah membuktikan komitmen nyata melalui penegakan hukum yang tegas terhadap korporasi pembakar lahan serta pemulihan ekosistem gambut yang rusak. Tanpa langkah radikal dan terukur, ancaman bencana karhutla akan terus berulang setiap tahunnya, mengorbankan hak-hak dasar jutaan masyarakat Indonesia yang berhak hidup di udara yang bersih dan lingkungan yang lestari.

Tanya Jawab Seputar Topik Ini

Mengapa mahasiswa menuntut status bencana nasional untuk karhutla?

Mahasiswa menilai penanganan karhutla selama ini lambat dan parsial, sehingga penetapan status bencana nasional diperlukan agar pemerintah pusat dapat mengerahkan sumber daya secara maksimal dan terintegrasi.

Apa dampak utama dari kebakaran hutan dan lahan bagi masyarakat?

Dampak utamanya meliputi kelumpuhan aktivitas ekonomi, pencemaran udara parah yang memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), serta kerusakan ekosistem jangka panjang.

TOPIK:#Karhutla#Demonstrasi Mahasiswa#Bencana Nasional#Krisis Iklim#Berita Nasional
BAGIKAN:Posting di XWhatsAppFacebook
Rekomendasi Untuk AndaKonten Bersponsor
Asap Pekat Kepung Indonesia: Mahasiswa Turun ke Jalan Tuntut Status Bencana Nasional Karhutla | Sorot.in